BATAM - Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) gagal menjadi percontohan Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) bagi daerah lain di Indonesia.
"BBK harusnya menjadi daerah percontohan FTZ di Indonesia, tapi menurut saya, BBK produk gagal," kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau (Kepri), Rudy Chua, di Batam, Selasa (4/8). Menurutnya, pelaksanaan FTZ gagal karena pemerintah memberikan kewenangan yang setengah-setengah kepada Dewan FTZ.
Dewan FTZ, kata dia, tidak dapat bergerak penuh mengembangkan FTZ BBK karena dibatasi oleh pemerintah. Selain itu, ada peraturan pemerintah lain yang berbenturan dengan prinsip FTZ BBK. "Apa-apa, kembali ke pusat. Kalau tidak, ada peraturan yang lebih tinggi yang menghambat," kata dia.
Ia menyatakan, pelaksanaan FTZ ditertawakan investor asing, yang mulanya menggiurkan PMA. "Mereka punya ekspektasi yang tinggi, karena dijanjikan yang bagus-bagus, tapi ternyata amburadul," kata anggota DPRD Kepri ini.
Jika pemerintah menginginkan FTZ BBK berhasil, kata dia, seharusnya memberikan kewenangan dan kepastian hukum yang lebih. "Jangan dipegang ekornya," kata dia.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar